DSC02932“Apa yang kamu tulis kamu kerjakan dan yang kau kerjakan kamu tulis”. Selama ini PKBM merasa kesulitan ketika akan mengajukan akreditasi, karena harus menyiapkan seabreg dokumen. Karena selama ini tidak terbiasa mendokumentasikan kegiatan dan adminitrasi dengan baik. Kalau PKBM mau menerapkan kalimat di awal tulisan ini tidak akan mengalami kesulitan terutama ketika akan menaikkan status lembaganya dalam skema akreditasi.

Keuntungan mengajukan akreditasi bagi lembaga pendidikan nonformal baik lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),  Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat banyak, kalau dahulu untuk mengajukan akreditasi satuan salah satunya programnya harus terakreditasi atau bersama-sama mengajukan. Akan tetapi,  hal itu sekarang tidak berlaku lagi. Karena satu instrumen akreditasi sudah mencakup satuan dan program.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  yang merupakan satuan pendidikan nonformal yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Keberadaanya ada yang hanya untuk memenuhi kewajiban. Di antaranya  karena (keterpaksaan) yaitu hanya memenuhi persyaratan bahwa di setiap kelurahan/desa harus ada satu PKBM. Bagi PKBM yang dapat memanfaatkan peluang, menurut Standar Pelayanan Minimal PKBM (2012) ada 9 karakter yang harus dimiliki dan akan bertahan serta berkembang sesuai kebutuhan di masyarakat.  Kesembilan karekter tersebut: (1) Kepedulian terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan; (2) Kemandirian penyelenggaraan; (3) Kebersamaan dalam kemajuan; (4) Kebermaknaan setiap program dan kegiatan; (5) Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi; (6) Fleksibilitas penyelenggaraan program; (7) Profesionalisme pengelolaan lembaga; (8) Transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dan lembaga; (9)Pembaharuan secara terus menerus (continuous improvement).

Berdasarkan hal tersebut bagi PKBM yang tidak dapat memenuhi karakter tersebut  akan tenggelam dan ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah tidak dapat melayani kebutuhan yang diinginkan. Berbeda dengan PKBM yang didirikan atas inisiatip sendiri karena didirikan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan akan berusaha untuk mencari inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Minat dan kebutuhan warga masyarakat yang dapat diakomodir oleh PKBM mempunyai skor yang tinggi dalam pengajuan akreditasi.

Salah satu contoh yang paling mudah dan sederhana adalah  rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) hanya dengan melampirkan empat RPP sudah dapat sekor empat. Mempunyai desa binaan yang juga merupakan rencana kerja bukan pekerjaan yang sulit, tinggal membuat Surat Keputusan, karena biasanya mempunyai kelompok belajar kelas jauh.

Banyaknya PKBM yang tidak bertahan lama karena ketergantungan pada dana dari pemerintah, padahal salah satu karakter yang harus dimiliki adalah kemadirian penyelenggaraan. Bagi PKBM yang tidak berusaha meningkatkan kualitas dan menjaga mutu untuk mencapai kemandirian, akan sangatlah sulit. Bagi warga masyarakat yang membutuhkan, dengan mengeluarkan biaya yang seimbang dengan apa yang diperoleh tidak akan diperhitungkan. Salah satu contoh warga belajar Paket C, akan mengeluarkan biaya berapapun asal memperoleh ijazah. Sehingga dibutuhkan lembaga yang sudah mempunyai legalitas formal dari pemerintah agar diakui kredibilitasnya. Salah satu diantaranya untuk keberlangsungan keberadaan PKBM dengan mengajukan akreditasi. Pengajuan akreditasi mulai tahun 2015 lebih mudah dan menguntungkan, karena dengan satu instrumen model INST-PKBM-2014 maka lembaga PKBM yang mempunyai 2 program utama dan 1 program pendukung bila memenuhi akan terakreditasi dengan peringkat A, B, C dan tidak terakreditasi.  Program utama, yaitu: Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan paket C, Keaksaraan, PAUD, Program Kursus dan Pelatihan terstruktur. Sedang program pendukung  adalah program PNF selain utama seperti lifeskill dan program pendidikan nonformal lainnya.

DSC02926Hasiyati, M.Pd. adalah pamong belajar madya pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Daerah Istimewa Yogyakarta dan asesor BAN PNF.