Tinjauan Logis Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2010

Oleh Bakti Riyanta

pakMencermati angka kredit jabatan fungsional Pamong Belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 15 Tahun 2010 dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013, ada beberapa hal yang agaknya perlu mendapat perhatian. Hal tersebut baik karena konsekuensi dari perkembangan pada saat ini dimana Pamong Belajar berada pada lembaga yang berbeda-beda tugas pokok dan fungsinya. Pada poin ini sebenarnya sudah lama terjadi. Pamong Belajar berada di Sangar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas), dan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (P2PAUD Dikmas).

BPKB, BP PAUD Dikmas, P2PAUD Dikmas memiliki roh tupoksi yang hampir sama yakni sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, sedang SKB memiliki roh berbeda karena sebagai penyelenggara program dan saat ini lebih tegas menjadi satuan pendidikan. Mulai dari hal ini sudah  tampak ketidaklogisan. Lembaga yang memiliki tupoksi jauh berbeda dengan tenaga fungsional yang sama tupoksinya.

Ketidaklogisan berikutnya berkaitan dengan angka kredit seperti penjelasan berikut juga perlu mendapat perhatian.

Poin Angka Kredit Tidak Sesuai dengan Beban Kerja

Selanjutnya ketidaklogisan itu berlanjut jika dicermati berkaitan dengan angka kredit yang notabene merupakan hasil penghargaan terhadap pelaksanaan tugas pamong belajar. Temuan-temuan ketidaklogisan secara jelas terlihat ketika pamong belajar melakukan simulasi langsung dengan menyusun usulan pengajuan penilaian angka kredit. Hal tersebut (ketidaklogisan) mungkin tidak ditemukan ketika proses penyusunan naskah peraturan tersebut karena mungin tidak disimulasikan, atau disimulasikan tetapi tidak disertai asumsi-asumsi yang riil dan rasional. Contoh asumsi yang riil dan rasional adalah dengan membuat asumsi terhadap tugas yang dilakukan seorang pamong belajar setiap tahunnya. Patokan logis adalah pamong belajar dengan aktivitas kegiatan standar melaksanakan tugas kepamongan di lembaga tempat bekerja,bukan pamong belajar yang super sibuk dengan tugas luar yang bukan menjadi program kerja lembaga meski masih ada keterkaitan.

Asumsi logis yang dipergunakan seperti: dalam satu tahun pamong belajar mengembangkan berapa model, melakukan kajian berapa naskah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar berapa kali, (pengembangan model, pengkajian, KBM, adalah 3 (tiga) tugas pokok pamong belajar) plus pengembangan profesi dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan.

Dengan memakai patokan pamong belajar dengan aktivitas standar akan diketemukan jumlah angka kredit yang mungkin dapat diperoleh secara standar pula. Misalnya, seorang pamong belajar muda untuk naik pangkat membutuhkan 100  poin. Jangka waktu kenaikan pangkat normal adalah 4 (empat) tahun, maka setiap tahun pamong belajar muda harus mengumpulkan angka kredit rata-rata 25 poin. Poin tersebut diperoleh dari tiga tugas utama (pengembangan model, pengkajian, KBM) plus kurang lebih  2 poin dari pengembangan profesi.

Hitung-hitungan perolehan angka kredit untuk pamong belajar muda, poin yang diperoleh untuk: satu naskah pengkajian adalah 0,96, satu naskah pengembangan model adalah 1,48, satu KBM tidak lebih dari 1,00. Contoh kasus, Pamong Belajar di BPKB DIY dalam waktu 3 tahun terakhir berdasarkan program kerja lembaga rata-rata setiap pamong belajar hanya mendapat tugas 3 pengembangan model, tidak ada program kajian, dan KBM tidak lebih dari 5 kegiatan. Sehingga rata-rata pamong belajar muda dengan melaksanakan tugas standar sesuai program kerja lembaga hanya akan mendapat poin tidak lebih dari angka 12. Kasus tersebut menunjukkan bahwa jika pamong belajar BPKB DIY melaksanakan tugas hanya sesuai dengan program kerja lembaga maka dapat dipastikan tidak akan pernah dapat naik pangkat dalam waktu 4 (empat) atau 5 (lima) tahun karena hanya akan mendapatkan poin 50% dari yang diperlukan. Untuk itu pamong belajar BPKB DIY mensiasati dengan melakukan kegiatan-kegiatan mandiri untuk dapat naik pangkat sesuai dengan limit waktu yang ditentukan.

Mungkin ada argumentasi, kan pamong belajar harus kreatif dan cerdas dapat melaksanakan tugas di mana-mana atau dapat menulis untuk pengembangan profesi. Jawabannya apa semua pamong belajar mampu, kalau toh mampu terus bagaimana jadinya demi mendapatkan poin harus bekerja di luar program lembaga atau melakukan pengembangan profesi. Kalau itu yang terjadi maka eksistensi lembaga di mana pamong belajar bertugas akan runtuh bahkan lumpuh.

Jika dicermati lebih jauh, penetapan poin untuk pengembangan model dan pengkajian terlalu kecil bahkan cenderung tidak masuk akal. Pengembangan model adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berfikir yang berat, membutuhkan waktu panjang dan juga konsentrasi. Begtu juga dengan kegiatan pengkajian. Bandingkan dengan poin pengembangan profesi, misalnya dengan menulis artikel yang yang dapat dikerjakan 1-2 jam saja (bagi yang mampu) mendapatkan poin 2. Logiskah ini? Poin yang rendah terhadap pelaksanaan tugas pokok juga dapat memicu pamong belajar lebih tertarik melakukan kegiatan lain yang poinnya lebih besar.

Pekerjaan Sama Poin Berbeda

Ketidaklogisan lain adalah pada pekerjaan yang sama tetapi perolehan poin berbeda. Satu pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama pula, tetapi pamong belajar dengan jabatan lebih rendah mendapatkan poin yang lebih kecil dibandingkan pamong belajar dengan jabatan yang lebih tinggi. Argumen yang dikemukan “katanya” karena pamong belajar dengan jabatan lebih tinggi membutuhkan jumlah angka kredit yang lebih besar. Sungguh argumen yang tidak logis dan terbalik.

Semestinya dengan melakukan pekerjaan yang sama pamong belajar lebih rendah mendapatkan poin lebih besar. Secara logika, pamong yang lebih rendah jabatannya kompetensi lebih rendah, tetapi dapat mengerjakan tugas yang dikerjakan pamong belajar dengan jabatan (kompetensi) lebih tinggi. Pamong belajar dengan jabatan lebih tinggi karena membutuhkan angka kredit lebih besar untuk dapat naik pangkat semestinya melakukan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak dan kualitas lebih tinggi, bukan dengan memberikan poin yang tinggi untuk pekerjaan yang sama yang dilakukan pamong belajar dengan jabatan lebih rendah.

Apa yang Harus Dilakukan?

Beberapa bentuk ketidaklogisan di atas sepatutnya mendapat perhatian oleh pihak yang berwenang. Perbaikan harus segera dilakukan agar tugas pamong lebih rasional, proporsional,  berkualitas, dan nyaman dalam bekerja.. Perbaikan juga akan membawa dampak pada eksistensi SKB, BPKB, BP-PAUD Dikmas, maupun P2-PAUD Dikmas.

Bebarapa hal yang sebaiknya segera dilakukan adalah:

  1. Penataan segera lembaga SKB, BPKB, BP-PAUD Dikmas, dan P2-PAUD Dikmas. Bedakan dengan jelas dan tegas tupoksi masing-masing, dan hindarkan terjadi tumpang tindih (overlapping) antar lembaga.
  2. Penataan segera tenaga fungsional pamong belajardengan pembedaan secara jelas antara pamong belajar yang ada di SKB, BPKB, BP-PAUD Dikmas, dan P2-PAUD Dikmas.Hal ini sebagai konsekuensi dari tupoksi lembaga yang berbeda.
  3. Tinjau ulang (revisi) peraturan perundangan yang mengatur jabatan fungsinal pamong belajar menyesuaikan dengan poin 1 dan 2. Penetapan poin angka kredit untuk setiap kegiatan harus dilakukan dengan cermat, proporsional, dan logis sesuai dengan bobot pekerjaan.

Bakti Riyanta adalah pamong belajar muda pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Daerah Istimewa Yogyakarta