Banten, 2 Maret 2018.

Dengan Hormat,

perkenankan kami melaporkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret  2018 bertempat di hotel Ara, Gading Serpong, Tangerang Banten.  Kegiatan Rakernas dihadiri oleh unsur Pengurus Pusat dan Unsur Pengurus Daerah dengan hasil sebagai berikut:

  1. Telah dilaksanakan Munaslub untuk mengisi kekosongan jabatan ketua umum IPABI.
  2. IPABI bertekad untuk memperkuat martabat dan profesionalisme pamong belajar melalui penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
  3. IPABI memohon agar proses pengalihan pembinaan pamong belajar UPT dan SKB tidak menghambat bagi karir pamong belajar. Oleh karena itu, IPABI berpendapat antara lain:
    1. Dalam hal melakukan perubahan terhadap ketentuan sebagai dasar hukum kewenangan pembinaan dan penilaian angka kredit pamong belajar dari Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas kepada Ditjen PAUD dan Dikmas agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami memiliki khawatirkan pada nasib beberapa pamong belajar yang akan mengajukan angka kredit tertunda dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan sehingga terancam terkena pasal 28 permenpan RB nomor 15 tahun 2010 tentang pemberhentian dari jabatan pamong belajar.
    2. Dalam hal melakukan perubahan terhadap Permenpan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya dengan memberikan penekanan tugas pokok dan fungsi pamong belajar yang berada di UPT dan yang berada di SKB atau satuan PNF lainnya. Agar perbedaan penekanan tugas pokok pamong belajar dalam jabatan pamong belajar pertama, muda, dan pertama, baik di lingkungan UPT maupun di SKB semakin nyata.
  4. Terkait dengan kondisi pamong belajar saat, kami laporkan bahwa secara kuantitas dari waktu ke waktu jumlah pamong belajar terus mengalami penurunan oleh karena beberapa hal diantaranya promosi, mutasi, purna tugas serta tidak adanya rekruitmen pamong belajar. Untuk itu mohon dukungan Bapak sebagai Dewan Penasehat untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut.
  5. Terkait dengan Dapodik PAUD dan Dikmas pada satuan pendidikan khususnya SKB terdapat beberapa permasalahan:
    1. SKB yang baru menjadi Satuan pendidikan nonformal SKB belum memiliki NPSN sehingga belum dapat berakses dengan Dapodik.
    2. Pada perekaman data Pamong Belajar SKB pada Dapodik kesulitan untuk memunculkan nomen klatur Pamong Belajar karena salah satu entitas input data tertulis pendidik menyatu dengan pendidik lainnya yang ada pada SKB. Hal ini menyulitkan untuk mengetahui data jumlah Pamong Belajar pada Dapodik terkait SKB.

 

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

 

Salam Satu Hati