LOGO IPABI FINALPasca pergantian Kabinet Indonesia Bersatu ke Kabinet Kerja, yang kemudian diikuti dengan pergantian nahkoda kemendikbud, M. Nuh ke Anis Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata belum diikuti dengan perubahan pejabat dibawahnya.

Yang jelas, pasca lengsernya M. Nuh, langgam kerja pejabat pendidikan di daerah   masih seperti biasanya, belum tercium aroma revolusi mental kerja, kerja dan kerja. Semua masih tetap seperti dulu, termasuk pendzoliman kepada pamong belajar yang dianggap nakal dan bodo, juga pemanfaatan rejeki kantor oleh orang-orang tertentu yang bisa diatur dan mengatur, tetap saja berjalan tanpa rasa malu terhadap norma agama dan nilai budi pekerti yang ditampakkan dalam kehidupan kantor sehari-hari. Mungkin inilah yang dinamakan musang berbulu domba.

IPABI sebagai organisasi resmi yang pembentukannya sepengetahuan pejabat PAUDNI pun sampai saat ini dibiarkan merana tanpa dukungan dana untuk mengadakan kegiatan murus (musyawarah pengurus), musda dan munas, layaknya organisasi pada umumnya. Semua diam, tanpa ada perlawanan bersama untuk menggugat praktek tidak cantik ini. Mengapa?.

Ya, semua sudah pada mahfum, bahwa pamong belajar itu sangat sibuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengembangan model, pengembangan profesi, kegiatan penunjang dan kegiatan lain yang beruang. Semua aktivitas itu jika dirupiahkan jumlahnya cukup besar, sehingga wajar jika masing-masing berebut dengan caranya sendiri untuk mendapatkan surat tugas.

Belum lagi ditambah dengan kesibukan monev, asesor, verifikator, narsum, panitia dan sejenisnya, itu rejekinya tidak sedikit, apalagi jika lembaga mitra yang dikunjungi mempunyai rasa kasihan yang tinggi terhadap pamong belajar, mereka pasti akan memberi buah tangan sebagai tanda ikatan batin mempererat tali silaturahin berbasis simbiosa mutualisma. Bahkan tidak menutup kemungkinan lembaga mitra langsung kirim sesuatu ke alamat rumah pamong belajar untuk menghindari “komitmen, grativikasi dan sesama pamong ”. biasanya kiriman itu berupa kain batik, kain tenun, makanan khas daerah, barang kerajinan dan souvenir lain yang cukup berharga. Sebuah perselingkuhan gaya baru yang cerdas.

Dari situ saja pamong belajar sudah habis tenaganya untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bekal berburu rejeki selanjutnya. Jadi, sudah tidak mungkin sempat berpikir untuk kemajuan IPABI dan program-programnya. Apalagi berkiprah di IPABI itu murni tidak ada uangnya. ‘Time is money’, begitu kata Mukiyo.

Sungguh, sampai berakhirnya rezim SBY, masih banyak pamong belajar yang belum merasakan manfaat kehadiran IPABI. Walaupun pengurusnya sudah berdarah-darah berbuat maksimal, namun banyak yang belum ‘ngeh’, bahkan untuk sekedar komen dan memberi tanda jempol di group Fecebook dan ipabi.org saja belumlah signifikan, belum tergerak hatinya.

Ya, dalam situasi yang seperti ini, pamong belajar memang bagai anak manis yang sok sopan, sok alim, tetapi sesungguhnyalah pemburu kredit pint dan coint yang handal tak kenal lelah dan sedikit serakah agar rejeki berlimpah, menghindari hidup susah.

Mudah-mudahan Pak Menteri yang baru ini, dalam acara blusukannya, menyempatkan mampir ke dunia pamong belajar, sehingga bisa dicurhati sepuasnya. Sukur-sukur setelah itu berkenan membuat kebijakan yang pro pamong belajar.

Karena, sesungguhnyalah pamong belajar itu pelaksana program paudni yang pro rakyat, karena langsung bersentuhan dengan rakyat jelata (kaum marhaen). Dalam kiprahnya pamong belajar memerankan diri sebagai fasilitator, motivator, katalisator, dan koordinator agar masyarakat semakin berdaya,lepas dari kubangan keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan melalui pemberian program paudni.

Pak Menteri pun perlu dipahamkan tentang tupoksi pamong belajar yang perlu segera disempurnakan, mengingat banyak tupoksi yang tidak bisa berjalan dengan adil merata dan kantinue seperti halnya guru. Bahkan tupoksi pamong belajar kadang bertabrakan dengan tupoksi kelembagaan.

Pak Menteri pun perlu diberi masukan tentang perlunya pembatasan masa jabatan kepala kantor maupun kepala bidang dan jabatan lainnya sebagai upaya mengurangi tindak kolusi dan nepotisme yang sampai kini masih tetap berjalan dengan berbagai cara dan modus yang halus dan terbungkus sehingga sulit di endus. Begitu juga dengan korupsi yang digambarkan dengan binatang tikus.

Disini, korupsi jangan diartikan sebagai kebiasaan ngemplang anggaran, makan proyek dan sekedar nyunat dana program semata. Tetapi juga perilaku adigang adigung adiguno, seenaknya sendiri membunuh karier bawahan, bertindak dzolim dan tidak adil kepada bawahan berdasar Like and Dislike, seenaknya mengatur rejeki instansi bersama kroninya sendiri. Hal ini segaris dengan Lord Acton, seorang pemikir Inggris yang sangat terkemuka, dalam salah satu diktum-nya yang paling terkenal mengatakan : Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Dimana Kekuasaan, bagi Acton, cenderung disalahgunakan atau diselewengkan–. Bahkan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. Benar tidaknya mari melihat di sekitar kehidupan kantor.

Mungkin ini sebagaian masalah dari dunia pamong belajar dengan IPABInya, belum lagi penilik dangan IPInya dan aneka forum, asosiasi dan himpunan pegiat paudni yang sesungguhnya perlu direformasi agar sejalan dengan semangat kabinet kerja dibawah komando presiden Jokowi.

Semoga Anis Baswedan segera bisa memilih pasukan yang benar-benar bisa menerapkan semangat nawa cita menuju Indonesia hebat. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terasa warna perubahannya. Tentu diharapkan berdampak pada IPABI dan pamong belajar sebagai ujung tombak pelaksana program paudni yang pro rakyat. [edibas/humasipabi_online]