La Subu Galau 2Beberapa waktu yang lalu. La Subu, pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gudo, Kabupaten Jombang, dalam statusnya di media jejaring sosial, mengngkapkan kegalauannya. Sebab, temannya sesama pamong belajar yang lulusan pendidikan luar sekolah (PLS) dan sudah lama sebagai tutor kesetaraan, tiba-tiba di depak secara sepihak oleh atasannya, tidak boleh mengajar di program kesetaraan karena ijasahnya tidak linier dengan mata pelajaran yang selama ini di ampu.

Wajar jika La Subu galau, karena perlakuan ini akan berdampak pada perolehan kredit poin dan kredit koin, yang bisa berimbas pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Konon, masalah ini muncul karena SKB Gudo ‘kaget’ ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang diberi amanah oleh Ditjen Pendidikan Menengah melalui Direktorat Pembinaan SMA untuk menyelenggarakan program kesetaraan percontohan dengan dukungan dana yang cukup signifikan.

Sebagai program percontohan, tentunya diperlukan beberapa syarat dan aturan main yang harus dipenuhi agar layak dilihat, dipamerkan, dipelajari untuk kemudian dicontoh oleh lembaga lain yang ingin meniru. Nah, kebetulan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kualifikasi tenaga pendidik (tutor) harus berkualitas super, yang ditandai ijasahnya linier dengan mata pelajaran. Celakanya, banyak pamong belajar yang ijasahnya tidak linier sehingga harus rela digantikan oleh guru formal.

Mungkin ‘orang direktorat’ beranggapan bahwa ijasah linier pasti dijamin ‘jagoan’ dalam hal penguasaan mata pelajaran dan penguasaan kelas, apalagi guru formal yang sudah disertifikasi dan menerima tunjangan profesi pendidik (TPP). Jadi, secara yuridis formal, gurulah yang layak menjadi tutor kesetaraan percontohan, sedang pamong belajar cukup sebagai pelengkap penderita yang ngurusi program-program non percontohan.

Wajarlah, jika La Subu yang hampir seluruh usianya diabdikan demi kejayaan program pendidikan yang ditangani SKB itu galau, karena tidak ada komunikasi dan musyawarah sebelumnya, tiba-tiba ‘mak bedunduk’ kebijakan itu keluar begitu saja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Ini mungkin yang menyebabkan La Subu galau karena tidak seperti biasanya (jawa, ngowah-ngowahi adat, red). Mungkin, seandainya La Subu diajak bicara sambil ‘nyruput’ kopi tubruk kesukaannya, pastilah akan berakhir happy ending, bahwa program kesetaraan percontohan itu perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kesetaraan sesuai dengan  aturan yang ada, sehingga bisa benar-benar setara.

Karena sesungguhnyalah, dalam prakteknya, masih banyak yang sesat penyelenggaraannya. Hal ini sejalan dengan tulisannya Fauzi, mantan ketua IPABI, yang mengatakan bahwa yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Banyak sekali praktek ambil jalan pintas, sebagaimana layaknya era ujian persamaan yang sudah dihapus sejak tahun 2003,  tanpa mengikuti pembelajaran bisa langsung ujian nasional. Bahkan, masih kata pria yang mirip almarhum Munir, pada saat ujian nasional pendidikan kesetaraan disinyalir ada praktek pembocoran jawaban. Karena itulah tidak heran jika nilai ujian nasional Paket C pada mata pelajaran yang sulit, misalnya matematika atau bahasa Inggris banyak yang memiliki nilai di atas 7. Tidak sedikit yang memiliki nilai 8. Fakta yang bisa diendus adalah warga belajar selesai mengerjakan dalam waktu yang singkat, jauh di bawah waktu yang disediakan, dan mendapatkan nilai yang bagus. Proses pembelajaran pun tidak berjalan mengikuti standar isi (Permendiknas nomor 14 Tahun 2007) standar proses (Permendiknas nomor 03 Tahun 2008). Belum lagi standar pendidiknya, banyak tutor yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya.

“Masih sangat jarang penyelenggara yang memiliki dokumen silabus dan RPP lengkap. Kalau pun ada, bisa dipastikan tidak sesuai dengan standar proses. Itu pun dibuat menyalin dari silbus dan RPP dari sekolah. Padahal RPP pendidikan kesetaraan harus memenuhi ketentuan adanya pembelajaran tatap muka (minimal 20%) dan tutoral (minimal 30%), boleh ada pembelajaran mandiri (maksimal 30%).” Lanjut pria berkacamata yang berdinas di BPKB Jogjakarta.

Andai La Subu berkesempatan menyimak apa yang dituturkan oleh Fauzi dan mendapat penjelasan tentang maksud program percontohan ini, pasti La Subu tidak akan galau. Mungkin yang perlu diperjelas adalah, kelas kesetaraan yang bagaimana yang penyelenggaraannya mengacu secara ketat pada aturan yang telah lama ada, seperti Permendiknas nomor 14 Tahun 2007 untuk standar isi, dan Permendiknas nomor 03 Tahun 2008 untuk standar proses. Karena senyatanyalah peserta program kesetaraan itu usianya bervariasi, ada yang masih usia sekolah, pun tidak sedikit yang usianya sudah udzur. Juga motivasi ikut program kesetaraan turut berpengaruh dalam proses belajar mengajar.

Ya, La Subu memang berhak galau, mungkin juga akan diikuti para penyelenggara program kesetaraan lain jika mereka dipaksa berubah sesuai dengan aneka aturan yang telah diterbitkan kemendiknas. Masalahnya, pertama, beranikan kementerian menerapkan aturan dengan tegas tanpa dihinggapi rasa galau? Kedua, adakah jaminan seusainya program percontohan ini ada tindak lanjutnya, mengingat kita belum tahu selera penguasa dunia pendidikan pasca 2014. Wallahu a’lam.*[eBas/humas-ipabipusat.online]