LUKAS KROPING“Tentang kurtilas, kami memang belum sepenuhnya melaksanakan. Pembelajaran kami masih klasikal, tutor menjelaskan, warga belajar mencatat. Disini yang kami tekankan adalah bagaimana warga belajar merasa senang dan nyaman belajar serta rajin masuk mengikuti pembelajaran,” Kata Lukas Kambali, Ketua PKBM Bina Abdi Wiyata, Surabaya tentang pelaksanaan kurtilas yang baru saja direvisi.

Masih menurut Lukas Kambali, beberapa kendala dalam melaksanakan kurtilas diantaranya adalah terbatasnya kompetensi tutor, kondisi warga belajar yang mayoritas sudah diluar usia sekolah sehingga motivasi ikut program kesetaraan ini semata ingin mendapatkan ijasah untuk mencari kerja, bukan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lenih tinggi. Disamping itu minimnya pembinaan (dalam hal pendampingan dan monitoring) yang dilakukan oleh penilik. Begitu juga dengan diklat pengelola dan tutor PKBM juga terbatas.

Memang, beberapa PKBM yang sasaran didiknya masih dalam batas usia sekolah, biasanya sudah menerapkan kurtilas dalam pembelajarannya. Apalagi PKBM tersebut sudah mapan, dalam arti sudah memiliki gedung sendiri, sarana prasarana pendukung lumayan lengkap dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, pasti mudah menyesuaikan dengan kurtilas.

Fauzi dalam blognya mengulas lengkap tentang kurtilas yang mana juga berlaku pada program pendidikan kesetaraan. Pada dokumen Permendikbud nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi (a) Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; (b) Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan (c) Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan Paket A, Paket B dan Paket C sudah tercakup dalam permendikbud tersebut.

Artinya, secara umum standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses Paket A, Paket B dan Paket C sudah diatur dan dicakup dalam berbagai peraturan yang merevisi kurtilas. Selanjutnya untuk melakukan pengembangan kurikulum berupa silabus dan RPP satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat mengacu pula Permendikbud nomor 24 tahun 2014 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Masih menurut mantan ketua IPABI dan simpatisan Slemania, Idealnya kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada Kurtilas pada pendidikan kesetaraan diatur secara terpisah, namun sambil menunggu terbitnya peraturan yang khusus mengatur Paket A, Paket B dan Paket C Permendikbud nomor 24 tahun 2014 dapat dijadikan acuan untuk menemukan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai acuan untuk mengembangkan silabus dan RPP serta pelaksanaan proses pembelajaran.

Ulasan Pamong Belajar Senior dari BPKB Jogyakarta yang lengkap ini kiranya diharapkan bisa menginspirasi para penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk berbenah memperbaiki metode pembelajaran yang semakin berkiblat kepada kurtilas sehingga lulusannya bisa benar-benar setara dengan pendidikan formal, bukan sekedar setara abal-abal (istilah yang sering dilontarkan oleh para pegiat home schooling terhadap praktek pendidikan kesetaraan).

Memang, senyatanya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di lapangan belumlah seperti yang diharapkan. Kebijakan yang menaunginya pun sering tidak sama di masing-masing daerah, tergantung penafsiran, kepedulian dan skala prioritas pembangunan daerah. Apalagi, saat ini mentri pendidikan rencananya diganti. Tentu idealisme mentri yang baru ini juga akan ditampakkan oleh bawahannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi perubahan kebijakan, termasuk merevisi kurtilas yang konon sempat membuat “mas mentri” bingung.

“Sungguh, kami berharap kepada IPABI dan IPI agar berkenan mendampingi PKBM membenahi penyelenggaraan program pendidikan nonformal, termasuk melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaran berbasis kurtilas. Sesungguhnyalah kami, tutor kesetaraan masih bingung dengan kurtilas. Apalagi kini mentrinya diganti. Pasti akan diikuti oleh bergantinya aturandan kebijakan seperti biasanya,” Kata Lukas diakhir wawancara, dengan nada gamang, mendengar Anies Baswedan diganti oleh Muhajir, mantan rektor Universitas Muhamadiyah Malang yang juga pengamat militer. MUNGKIN KERESAHAN Lukas Kambali ini mewakili segenap pendidik, karena kurtilas yang baru seumur jagung ini rawan direvisi, sesuai selera mentri baru. [edibasuki/humas ipabi]