cara-membuat-lembar-jawaban-komputerOleh Fauzi Eko Pranyono

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supranata, menghendaki agar uji kompetensi pamong belajar dan penilik dilaksanakan serempak bersama dengan uji kompetensi guru pada bulan November 2015 ini. Sebenarnya ini wujud sikap non diskriminatif pemerintah terhadap pamong belajar dan penilik yang selama ini sebagai insan pendidikan nonformal sering merasa termarjinalkan. Kebijakan ini masih menyisakan beberapa persoalan, karena belum siapnya infrastruktur data dan bank soal uji kompetensi pamong belajar dan penilik. Di sisi lain, pamong belajar dan penilik mengalami kebingungan karena banyak yang tidak informasi uji kompetensi dengan jelas.

Pada awalnya uji kompetensi pamong belajar dan penilik hendak dilaksanakan dengan menggunakan pola yang sama dengan uji kompetensi guru (UKG). Uji kompetensi pamong belajar dan penilik awalnya akan dilaksanakan secara online seperti UKG, namun ada beberapa persoalan yang menyebabkan akhirnya rencana tersebut dibatalkan.

Pertama, belum ada data digital yang tersedia di server sebagaimana halnya data guru. Bahkan jumlah pasti pamong belajar dan penilik secara by name belum ada data yang valid. Guru disamping pernah dientri pada data “Padamu Negeri” juga ada pada Data Pokok Pendidik (DAPODIK), sedangkan pamong belajar dan penilik belum pernah dientri pada basis data online mana pun.

Kedua belum siapnya instrumen uji kompetensi pamong belajar dan penilik. Sebenarnya pedoman dan instrumen uji kompetensi pamong belajar dan penilik sudah mulai disusun sejak tahun 2012, sudah ada instrumennya. Hanya instrumen yang sudah disusun tidak sinkron dengan sistem UKG yang dilakukan secara online dan menggunakan soal pilihan ganda. Instrumen uji kompetensi pamong belajar yang ada berupa soal esai dan penugasan dengan harapan dapat mengukur kemampuan pamong belajar tidak hanya dari aspek kognitif saja namun juga pada aspek psikomotor.

Instrumen uji kompetensi yang menggunakan pola pilihan ganda dan dilakukan secara online memerlukan banyak paket soal yang masing-masing memiliki bobot yang sama. Sudah barang tentu pengembangan instrumen uji kompetensi pilihan ganda ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal keputusan pamong belajar dan penilik diikutkan pada uji kompetensi bersamaan dengan UKG baru pada awal Oktober 2015.

Akhirnya uji kompetensi pamong belajar dan penilik diputuskan dilakukan dengan manual menggunakan lembar jawab, bukan secara online atau pun offline. Diputuskan pula uji kompetensi dilaksanakan pada serempak tanggal 30 November 2015. Kegiatan uji kompetensi dikoordinasikan oleh setiap wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Regional (BP PAUDNI dan PP PAUDNI). Lokasi tempat uji kompetensi (TUK) ditetapkan oleh setiap UPT.

Berikut ini daftar provinsi yang dikoordinasi oleh UPT Regional:

  1. BP PAUDNI Regional I Medan: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
  2. BP PAUDNI Regional II Surabaya: Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
  3. BP PAUDNI Regional III Makassar: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
  4. BP PAUDNI Regional IV Banjarbaru: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
  5. BP PAUDNI Regional V Surabaya: Nusa Tenggara Barat dan Bali.
  6. BP PAUDNI Regional VI Jayapura: Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
  7. PP PAUDNI Regional I Bandung: Jawa Barat, DKI, Bengkulu, dan Banten.
  8. PP PAUDNI Regional II Semarang: Jawa Tengah, DIY dan Lampung.

Uji kompetensi pamong belajar dan penilik yang pertama kali dilakukan ini memiliki fungsi ganda yaitu pertama untuk melakukan pemetaan, kedua bagi yang lolos uji kompetensi akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan untuk syarat kenaikan jabatan.

Menilik fungsi uji kompetensi pamong belajar dan penilik sebenarnya tidak ada alasan bagi pamong belajar dan penilik untuk stress atau tertekan. Justru menurut hemat saya uji kompetensi ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk instrospeksi terhadap kualitas diri dalam memahami kompetensi jabatan yang disandang. Sudah barang tentu harus dilepaskan prasangka terhadap pola uji kompetensi yang menggunakan pilihan ganda dan hanya akan mendeteksi ranah kognisi saja.

Paling tidak sebagai wahana untuk melakukan pemahaman terhadap kompetensi jabatan pamong belajar dan penilik instrumen berupa pilihan ganda cukup untuk melakukannya. Memang untuk mengukur kompetensi sebaiknya meliputi ranah afeksi dan psikomotor sehingga diperlukan bentuk instrumen selain berbentuk tes pilihan ganda.

Materi uji kompetensi terdiri dari 60% standar kompetensi pamong belajar atau penilik dan 40% tugas pokok pamong belajar atau penilik. Standar kompetensi pamong belajar diambil dari Peraturan Mendikbud Nomor 152 Tahun 2014, dan standar kompetensi penilik diambil dari Peraturan Mendikbud Nomor 98 Tahun 2014. Sedangkan uraian tugas pokok pamong belajar sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010, dan uraian tugas pokok penilik sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010.

Karena itu, bagi pamong belajar dan penilik yang sudah terbiasa melaksanakan tugas pokok sesuai sebenarnya tidak perlu cemas apalagi takut menghadapi uji kompetensi ini. Jika pun seorang pamong belajar madya hasil tes uji kompetensi tidak baik, yang bersangkutan tidak akan diturunkan menjadi pamong belajar muda atau tunjangan jabatan akan dihapus. Tidak. Justru hasil uji kompetensi ini akan mengetahui sejauhmana peta kompetensi pamong belajar dan penilik, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kompetensi pamong belajar dan penilik.

Konstruksi Standar Kompetensi Pamong Belajar

Standar kompetensi pamong belajar adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki seorang pamong belajar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya. Standar kompetensi pamong belajar dituangkan dalam Permendikbud Nomor 152 Tahun 2014.

Standar kompetensi pamong belajar digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan pamong belajar sebagai agen pembelajaran. Dari ketentuan inilah kemudian disimpulkan bahwa standar kompetensi merupakan acuan untuk mengembangkan kisi-kisi instrumen penilaian atau uji kompetensi pamong belajar.

Untuk mempelajari kompetensi yang harus dikuasai dalam rangka menghadapi uji kompetensi pamong belajar dapat mengkaji setiap kata kerja operasional dalam sub kompetensi. Kata kerja operasional itulah yang akan dikembangkan menjadi indikator penilaian dan deskriptor yang untuk selanjutnya dituangkan dalam pernyataan soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kata kuncinya adalah menelaah kata kerja operasional setiap sub kompetensi sebagaimana terlampir dalam Permendikbud Nomor 152 Tahun 2014.

Berikut ini konstruksi kompetensi pamong belajar.

Standar Kompetensi Kompetensi Sub Kompetensi
Kompetensi Pedagogi 5 14
Kompetensi Kepribadian 4 10
Kompetensi Sosial 3 8
Kompetensi Profesional 6 18
Jumlah 18 52

Berbeda dengan kompetensi guru, kompetensi profesional pamong belajar bersifat generik sama untuk semua pamong belajar. Pada kompetensi profesional guru akan berbeda untuk setiap jenis guru: guru kelas atau guru mata pelajaran. Bahkan kompetensi profesional guru mata pelajaran berbeda untuk setiap mata pelajaran karena terkait dengan penguasaan konten mata pelajaran guru yang bersangkutan. Kompetensi profesional pamong belajar tidak mengenal pembedaan menurut jenis program atau satuan pendidikan yang diampu pamong belajar.

Perlu menjadi perhatian pada kompetensi profesional nomor 16.1; 16,2 dan 16.3. Pada sub kompetensi 16.1 yang dimaksud dengan “Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik” adalah kemampuan melaksanakan rangkaian kegiatan dari menyusun silabus, menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, menganalisis hasil penilaian, diskusi terfokus, dan perbaikan atau pengayaan. Jadi kata kerja operasional melaksanakan tidak hanya melaksanakan pembelajaran saja, tapi satu rangkaian utuh.

Begitu pula pada sub kompetensi 16.2  yaitu “Melaksanakan pengkajian program yang terkait dengan PAUDNI” yang dimaksud adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari menyusun desain pengkajian program sampai dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program. Hal yang sama berlaku juga untuk sub kompetensi 16.3 melaksanakan pengembangan model.

Hal yang menarik adalah pada kompetensi pedagogi nomor 3 yaitu ”Mampu mengelola program kegiatan pembelajaran”, mencermati sub kompetensi yang terdiri dari empat butir dapat disimpulkan bahwa kompetensi ini adalah kompetensi pamong belajar sebagai pengelola program bukan sebagai pendidik. Artinya sub kompetensi 3.1 ”Merencanakan program kegiatan pembelajaran” yang dimaksud adalah rencana kegiatan belajar (RKB) atau desain program bukan merencanakan pembelajaran (silabus atau RPP). Kata kunci pembedanya adalah program kegiatan. Kompetensi merencanakan pembelajaran termaktub pada sub kompetensi 16.1.

Begitu pula sub kompetensi 3.2 “Melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran” yang dimaksud adalah kemampuan pamong belajar sebagai pengelola atau manajer program. Karena pada kenyataan pamong belajar disamping sebagai pendidik juga dituntut untuk mampu mengelola program pembelajaran atau satuan pendidikan nonformal.

Sub kompetensi 3.3 “Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran” bukanlah evaluasi hasil belajar, namun evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran. Artinya pamong belajar diharapkan melakukan evaluasi program yang dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan sebagai pengembangan program selanjutnya sebagaimana termaktub dalam sub kompetensi 3.4.

Mengapa Harus Takut?

Senin 30 November 2015 sudah dipastikan dilaksanakan secara serentak uji kompetensi bagi pamong belajar dan penilik. Uji kompetensi ini dilakukan untuk memetakan kompetensi pamong belajar dan penilik yang dapat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan dalam peningkatan kompetensi kedua insan pendidikan nonformal tersebut. Tidak ada konsekuensi apa pun jika hasil uji kompetensi dinyatakan tidak layak atau di bawah standar.

Sebagian kalangan pamong belajar dan penilik ada yang resah jika hasil uji kompetensi akan menentukan kedudukannya dalam jabatan fungsional. Sama sekali tidak. Konsekuensi terburuk hanya bagi yang akan naik jabatan, jika tidak lulus uji kompetensi kenaikan pangkat dan jabatan tertunda. Tidak ada konsekuensi dicopot dari jabatan fungsional pamong belajar atau penilik jika hasil uji kompetensi jeblok.

Jebloknya hasil uji kompetensi justru dapat dijadikan penanda bahwa pamong belajar dan penilik belum mampu menguasai standar kompetensi. Artinya perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Upaya untuk mencari bocoran soal atau tindakan tidak terpuji lainnya pada saat uji kompetensi justru akan mengaburkan hasil uji kompetensi. Karena tidak bisa menggambarkan peta kompetensi sesungguhnya.

Uji kompetensi pamong belajar dan penilik menjadi urgen dalam era globalisasi, karena kompetensi merupakan persyaratan untuk melaksanakan tugas pokok jabatan secara profesional. Pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional tidak lagi bisa dilaksanakan secara asal-asalan oleh orang yang tidak kompeten karena akan menghadirkan mal praktik pelaksanakan jabatan fungsional.

Masih banyak di antara pamong belajar dan penilik yang resah menghadapi uji kompetensi, bahkan ada yang terkesan menghindar khawatir jika hasilnya jelek. Hal ini menghinggapi sebagian pamong belajar senior yang khawatir hasil uji kompetensi kalah dengan pamong belajar yunior. Di kalangan penilik kekhawatiran muncul karena selama ini pelaksanaan tugas pokok penilik tidak berlandaskan kompetensi yang seharusnya dimiliki.

Sebenarnya uji kompetensi tidak perlu ditakutkan jika selama ini melaksanakan tugas pokok sesuai dengan butir angka kredit jabatan fungsional dan dalam melaksanakan bersendikan pada standar kompetensi. Persoalannya, standar kompetensi pamong belajar dan penilik baru diterbitkan pada tahun 2014. Sehingga sebagai penanda kompetensi, standar kompetensi tersebut belum mendarahdaging di kalangan pamong belajar dan penilik. Namun demikian, jika melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilaksananakan mengikuti kaidah keilmuan maka uji kompetensi akan dapat dengan mudah dilalui. Sudah barang tentu hal tersebut hanya dapat terjadi jika pamong belajar atau penilik selalu memutakhirkan informasi dan ilmu pengetahuan dalam tugas sehari-hari.

Memang, pelaksanaan uji kompetensi yang baru pertama kali ini dilakukan terkesan tergesa-gesa. Informasi belum sampai di kalangan pamong belajar dan penilik secara merata. Namun dengan mengandalkan media sosial dan jejaring organisasi profesi IPABI dan IPI dalam sosialisasi, pelaksanaan uji kompetensi mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Saat ini (26/11/2015) soal uji kompetensi pamong belajar dan penilik sudah selesai dicetak dan siap untuk didistribusikan. Tidak ada alasan bagi pamong belajar dan penilik untuk menghindar dari uji kompetensi ini. Seharusnya memontum uji kompetensi yang pelaksanaannya beriringan dengan uji kompetensi guru dapat dijadikan tonggak bahwa tidak ada diskriminasi perlakuan antara pendidik dan tenaga kependidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Justru melalui uji kompetensi ini akan semakin meneguhkan jabatan pamong belajar dan penilik sebagai jabatan profesional yang semakin diakui keberadaannya oleh masyarakat luas.

IMG_2948Fauzi Eko Pranyono adalah pamong belajar madya pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Daerah Istimewa Yogyakarta.