Mataram, 12 Februari 2018

Pendidikan adalah tangga sosial yang efektif untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah Indonesia terus berupaya agar seluruh anak usia sekolah dipastikan dapat mengenyam pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal melalui sekolah, dan jalur pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan. “Tugas dan tantangan besar buat kita, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, untuk memastikan agar anak usia sekolah yang putus sekolah dan warga buta aksara bisa mengenyam pendidikan, guna masa depan mereka dan kesejahteraan Indonesia,” papar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar, saat membuka Rakornas PAUD dan Pendidikan Masyarakat Regional I Wilayah Timur di Hotel Grand Legi Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (12/2).

Ditjen PAUD dan Dikmas Gelar Rakornas 2018 di Mataram, NTB

Harris memaparkan capaian Ditjen PAUD dan Dikmas yang dipimpinnya, serta memberikan arahan kepada 242 peserta Rakornas yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Provinsi serta Kepala Balai PAUD dan Dikmas dari 11 Provinsi Wilayah Timur. Menurutnya, berdasarkan data BPS ada sekitar 4,1 juta anak usia sekolah yang putus sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. “Setiap tahun jumlah anak putus sekolah harus berkurang”, ujar Harris. Untuk itu kita berupaya secara “total football” dalam menarik kembali anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan, meningkatkan kreatifitas dan inovasi sesuai daerah dan budaya wilayah masing-masing, sehingga kita pastikan tidak ada anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan,” ujar Harris.

Berbagai kemudahan, sudah diberikan pemerintah mulai dari Kartu Indonesia Pintar Bantuan operasional pendidikan hingga bidikmisi untuk mahasiswa sebagai upaya agar anak bangsa benar-benar mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dari usia dini hingga usia sekolah 6-18 tahun. “Mulai anak usia dini hingga anak usia sekolah 6-18 tahun harus mendapatkan pendidikan. Tugas kita di jajaran Ditjen PAUD dan Dikmas untuk mengembalikan kembali anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan,” ujarnya. Harris juga mengingatkan jajarannya untuk menjalankan program dan anggaran dengan efisien dan transparan. “BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang meraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN-RB) menjadi inspirasi dan motivasi daerah dan balai lain untuk melakukan hal yang sama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program,” harap Harris. Rakornas Regional I Wilayah Timur ini digelar empat hari 12-15 Februari diikuti peserta dari 11 provinsi: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.(*)

Sumber: pauddikmas.kemdikbud.go.id

Habibprastyo – PB Kalsel

Untuk paparannya silahkan klik link dibawah ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZV4pBR68KOLEdP22VKT6qQXIAePvJoHf