IMG_1644

Jakarta (04/02/2014)Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang selanjutnya disebut Tunjangan Pamong Belajar adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tunjangan Pamong Belajar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 Tahun 2013 merupakan pengganti dari Perpres 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan yang melekat pada gaji yang diterima Pamong Belajar setiap bulannya yang besarannya diberikan sesuai dengan tingkatan golongan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun PP IPABI, tingkat implementasi Perpres 72 Tahun 2013 di daerah kondisinya amat beragam. Beberapa UPTD yang telah berhasil mn dendapatkan respon dari dinas kab/kota dan BKD setempat antara lain SKB Pesawaran Lampung, SKB Pring Sewu Lampung, BPKB Lampung, BPKB Gorontalo, SKB Sangihe, SKB Polopo; SKB Palu, SKB Sleman; SKB Pemalang, SKB Muara Enim. Sedangkan BPKB DIY yang menindaklanjuti keluarnya Perpres tersebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, telah berhasil mendapatkan SK Gubernur tentang penyesuaian jabatan pamong belajar sebagai dasar pembayaran tunjangan. Dan sekarang masih dalam proses pengajuan ke dinas pendidikan untuk keperluan tindak lanjut pencairannya.

Namun sebagian besar UPTD (BPKB/SKB) pada saat mengkomunikasikan  terbitnya Perpres tersebut pada pihak terkait, baik dinas pendidikan kab/kota/provinsi setempat atau BKD setempat selalu ditanyakan tentang kesiapan dokumen turunan Perpres tersebut atau surat edaran.

Jika boleh berkaca pada proses implementasi Perpres 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan (yang salah satu diperuntukan bagi Pamong Belajar), ternyata tidak ada aturan turunan berupa Surat Edaran atau aturan lain, baik yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional maupun Kepala BKN, karena aturannya dipandang sudah jelas sehingga tidak ada lagi yang harus dijelaskan.

Demikian pula halnya dengan Perpres 72 Tahun 2013, jika ditelaah materinya sudah jelas, baik dari unsur tujuan, sasaran penerima, besaran tunjangan, waktu berlaku serta bagaimana tunjangan tersebut tidak berlaku, sehingga karena dipandang sudah jelas, maka tidak diperlukan lagi aturan turunan.

Apabila mencermati  satu pasal dalam Perpres tersebut, yakni pasal 6 yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan seterusnya.  Maka, pada kalimat …ketentuan lebih lanjut yang diperlukan  bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini … artinya jika sudah jelas atau tidak ada lagi yang harus dijelaskan melalui aturan turunan atau ketentuan lebih lanjut, maka disinyalir tidak ada surat edaran dari Kementerian Keuangan ataupun peraturan dari BKN yang menjelaskan implementasi Perpres 72 Tahun 2013.

Pada tataran implementasi, bagi UPTD yang belum menindaklanjuti terbitnya  Perpres 72 Tahun 2013, perlu melakukan beberapa upaya, antara lain:

  1. Meyakinkan kepada pihak pemerintah daerah (dalam hal ini BKD) bahwa Perpres 72 Tahun 2013 sebagai pengganti Perpres 108 Tahun 2007 tentang pemberian tunjangan fungsional khususnya bagi Pamong Belajar sudah jelas sehingga tidak memerlukan aturan turunan seperti terjadi pada implementasi Perpres 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.
  2. Jika masih mengalami kendala, diharapkan instansi pembina Pamong Belajar di Daerah atau Pengurus Daerah (Pengda) IPABI dapat bersurat dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur PPTK PAUDNI, sehingga hal ini menjadi dasar untuk meneruskan permasalahan implementasi Perpres 72 Tahun 2013 kepada pihak yang terkait seperti dijelaskan dalam Perpres 72 Tahun 2013.

Dalam rangka sosialisasi Perpres 72 Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktur Jenderal PAUDNI telah melayangkan surat bernomor 10/B.B5/PT/2013 tertanggal 13 Januari 2013 yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/WaliKota di seluruh Indonesia perihal sosialisi Perpres 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.  Dalam surat tersebut juga disampaikan peranan penting Pamong Belajar dan Penilik dalam melaksanakan, mengembangkan, dan mengendalikan program PAUDNI, sehingga perlu mendapatkan apresiasi yang adil dan layak.

Semoga dengan terbitnya Perpres tersebut, kinerja Pamong Belajar semakin berkualitas, berprestasi, produktif, dan penuh loyalitas. Selamat berjuang, semoga bermanfaat. Salam Satu Hati. (Dadang Subagja)