keaksaraan bencanaDalam sebuah seminar tentang Peran Pemuda dalam Penanggulangan Bencana, Arif Nur Kholis, sekjen MDMC, mengatakan bahwa bencana banjir itu tidak hanya bisa menimbulkan korban jiwa saja, namun juga kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Kemiskinan karena gagal panen, kerawanan sosial akibat kemiskinan, fasilitas pendidikan lumpuh dan penurunan mutu kesehatan.

Semua ini jelas akan melahirkan sikap mental masa bodo terhadap kwalitas hidup dan kelestarian lingkungan. Dengan kondisi yang demikian ini, sesungguhnyalah masyarakat semakin rentan terhadap bencana, namun masih sering kurang diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan istilah kerentanan yang diusung oleh BNPB, yaitu suau kondisi dari masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Begitu juga dengan sasaran program pendidikan nonformal, khususnya program keaksaraan fungsional, kebanyakan berdomisili di daerah pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada usaha bertani, berkebun dan beternak. Jauh dari akses informasi dan transportasi, termasuk kurangnya akses menikmati pendidikan persekolahan. Kalau pun harus bersekolah mereka akan menempuh perjalanan yang jauh berliku dan perlu kewaspadaan akan bahaya di jalan. Sehingga kebanyakan dari mereka, sejak kecil memilih untuk bekerja di kebun, di sawah atau beternak membantu orang tua mencari nafkah. Kondisi yang demikian menyebabkan mereka terkungkung dalam Susana keterbelakangan dan kebodohan. Ya, mereka merupakan masyarakat yang tergolong rentan karena ketidaktahuannya akan bahaya bencana yang ditimbulkan oleh ulahnya.

Untuk itulah, pemerintah melalui Dirjen PAUDNI, meluncurkan program keaksaraan fungsional ke daerah-daerah terpencil dan pedalaman, sebagai upaya pemerataan pendidikan dasar sebagai pintu masuk memberdayakan dan menyadarkan akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Konon, pemerintah juga punya konsep pendidikan keaksaraan untuk daerah bencana, yaitu layanan pendidikan masyarakat tanggap darurat bagi masyarakat korban bencana, melalui pemberian kit pembelajaran yang cepat, kreatif, inovatif dan terukur, baik kualitas maupun kuantitas. Sayangnya konsep ini kurang popular dikalangan para pegiat pendidikan nonformal.

Program keaksaraan fungsional itu, disamping mengajari untuk mampu membaca, menulis dan menghitung, juga mengajari untuk berfikir kritis akan keadaan diri, lingkungan dan masyarakatnya. Sehingga disini upaya sosialisasi pengurangan resiko bencana bisa disisipkan sebagai informasi tambahan, khususnya bagi masyarakat yang berdiam di daerah rawan bencana. Mereka ini harus disadarkan akan potensi bencana di daerahnya yang sewaktu-waktu bisa muncul. Biasanya untuk daerah pedesaan, potensi bencana yang ada itu seperti  banjir, longsor, puting beliung dan gempa.

Untuk itulah, peran relawan dalam keadaan tidak ada bencana (pra bencana), yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan upaya pengurangan resiko bencana kepada khalayak ramai, lebih khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti di lereng gunung, lereng bukit, pinggir kali dan desa terpencil lainnya yang sulit diakses, sehingga jika ada bencana, maka mereka sendirilah yang harus berupaya menyelamatkan diri karena minimnya sarana yang memudahkan untuk menjangkau, sedangkan bantuan dari luar sering terlambat karena minimnya informasi.

Upaya ini haruslah bisa menumbuhkan kesadaran bersama untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana secara mandiri terhadap kemungkinan munculnya bencana di lingkungan hidupnya. Tentunya semua ini harus melibatkan tokoh masyarakat setempat agar mau mendukung aksi-aksi pengurangan resiko bencana, sukur-sukur ditindak lanjuti dengan pembentukan forum pengurangan resiko bencana di tingkat desa sesuai konsep Desa Tangguh Bencana yang digagas oleh berbagai pemerhati kebencanaan, serta terbentuknya jaring kemitraan dengan kelompok lain untuk mempermudah koordinasi jika keadaan darurat

Paling tidak, masyarakat yang menjadi sasaran program keaksaraan fungsional itu mengenal apa itu bencana, potensi bencana yang sering melanda daerahnya, tahu penyebab bencana, mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana serta cara-cara penyelamatannya. Dengan kata lain relawan bersama masyarakat melakukan kajian potensi bencana, siapa saja yang paling rentan jika ada bencana,   memetakan potensi di desa yang bisa digerakkan untuk mencegah, mengurangi dan siap siaga sehingga cepat pulih dari keterpurukan akibat bencana.

Ya, materi membaca dan menulis dalam program keaksaraan fungsional itu bisa diarahkan kepada tema-tema kebencanaan, tinggal bagaimana kreativitas tutor dan pengelola yang dibantu relawan. Sehingga tanpa disadari, peserta didik akan mengerti dan menyadari akan adanya potensi bencana di wilayah tempat tinggalnya.

Namun ingat, mengubah perilaku masyarakat desa (yang kental dengan adat tradisional yang penuh mitos dan mistik) tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Perlu proses panjang. Karena sesungguhnyalah program keaksaraan fungsional itu tidak mungkin berhasil jika tidak ada tindak lanjut dalam rangka pelestarian keberaksaraannya. Begitu juga dengan upaya penyadaran akan resiko bencana.

Contoh nyata, seperti apa yang dikemukakan oleh mas Arif, begitu sapaan akrabnya, masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran bengawan Solo dianggap cukup bisa beradaptasi menghadapi banjir yang setiap tahun datang melanda tempat tinggalnya, tapi mengapa masih saja jatuh korban saat banjir datang?. Itulah masyarakat yang punya logika sendiri dalam mensikapi hidup, masalah pendidikan dan bahaya bencana yang mengancam pun kadang dikalahkan oleh urusan perut dan keterpaksaan. Wallahu a’lam bishowwab. [edibasuki/humas.ipabi_online]