ndase erfan fgdDalam Permendikbud nomor 39 tahun 2013, dikatakan bahwa jabatan fungsional pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model paudni pada UPT/UPTD dan satuan paudni lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.

Masih dalam Permendikbud itu, disebutkan juga bahwa, pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model paudni pada UPT/UPTD dan satuan paudni.

Agar mampu melaksanakan tupoksinya, tentu, DITJEN PAUDNI punya kewajiban untuk menyiapkan seperangkat program pendidikan dan latihan (diklat) serta program lain sebagai sarana peningkatan kapasitas pamong belajar secara merata bagi semua pamong belajar di semua jenjang di seluruh Indonesia. Hal ini terkandung maksud, nantinya bisa mensukseskan menu program paudni dalam ‘memeratakan’ pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada.

Program-program ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Ya, aturan mainnya memang seperti yang terpapar di atas, namun sesungguhnyalah, problematikan pamong belajar saling berkelindan, seakan tidak akan terpecahkan. Apalagi kenyataan di lapangan mengatakan, kebanyakan pamong belajar dihinggapi penyakit apatis, nerimo ing pandun, menerima nasipnya sendiri sambil berusaha menjilat atasan, sikut kanan kiri hanya untuk sekedar bisa segera mencicil mobil dan rumah pribadi.

Konon, pendidikan nonformal itu merupakan pelengkap, pengganti dan penambah dari pendidikan formal (persekolahan), dimana pamong belajar sebagai guru nonformal, yang aktivitasnya segaris dengan guru dan dosen, tapi beda pendapatan dan beda pula perlakuan, itu pun pamong belajar banyak yang diam, orapopo, nerimo ing pandum, apa kata pimpinan Kantor saja.

Sementara, keberadaan asosiasi, ikatan, dan forum yang dibentuk sebagai ‘wadah berpolitik’ pun tidak dimanfaatkan. Hanya beberapa gelintir saja yang punya kepedulian, nekat mencoba berteriak memperjuangkan nasip jabatan pamong belajar, dengan konsekwensi, “Gagal disukurin, Berhasil dibiarin”. Komitmen pun selalu dinilai denga rupiah, tanpa itu, tai kucing lah ….

Mengapa bisa begitu? Senyatanyalah tupoksi pamong belajar yang disusun dengan disertai butiran nilai angka kreditnya itu, masih belum bisa dilakukan semuanya. Itu pun tidak semua pamong belajar berkesempatan mengerjakan tupoksinya, mengingat, selama ini pamong belajar yang melaksanakan tupoksi selalu menunggu surat tugas. Sementara, distribusi surat tugas itu belumlah berazaskan pemerataan yang berkeadilan, ada yang kebanyakan surat tugas, namun tidak sedikit yang babar blas gak pernah menikmati surat tugas.

Untuk itulah, upaya peningkatan kapasitas pamong belajar dalam rangka mensukseskan program paudni, sangat perlu diadakan dan diikuti oleh pamong belajar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, belum semua pamong belajar berkesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Hanya pamong belajar tertentu yang pandai meyakinkan manajemen, sehingga surat tugas selalu jatuh ketangannya dan ke tangan konco-konconya saja. Sehingga yang terjadi, yang pandai makin pandai, dan yang bodo tetap bodo, yang dipakai dan diajak menikmati rejeki kantor hanya orang-orang tertentu, sementara yang dianggap bodo, tidak potensial dan tidak disukai dibiarkan gigit jari sambil onani membayangkan nikmatnya tambahan rejeki yang bertubi-tubi.

Kalau sudah begini, apa arti peningkatan kapasitas bagi pamong belajar?. Jika yang berkesempatan mengikuti program peningkatan kapasitas tidak semua pamong belajar. Sementara yang sudah mengukuti pun tidak pernah dipakai, alasannya belum pinter, belum saatnya dan masih perlu waktu untuk belajar lagi. Mereka tidak dipakai karena kalah dalam melakukan lobi dan pendekatan berdasarkan like and dislike. Dengan demikian, tidak terlalu salah jika Bu Dirjen yang baru dicopot pernah bilang bahwa sebagian besar dana pengembangan model hanya memperkaya pamong belajar (tertentu).

Kalau sudah begini, maka yang terjadi adalah berlomba-lomba mencari selamat sendiri di zona aman, membangun kubu-kubuan yang saling menjatuhkan satu sama lain, menjual teori tanpa disertai rasa tanggungjawab, moralitas pun hanya indah diomongkan tanpa upaya memperbaiki keadaan yang silang sengkarut, tidak mencerminkan masyarakat pembelajar.

Mungkin, disemua Kantornya pamong belajar di seluruh Indonesia, juga terjadi perilaku yang demikian. Sementara, upaya pembenahan kinerja yang sesuai tupoksi dan semangat ASN beserta tukinnya, masih mencari bentuk, banyak yang masih gamang melakukan perubahan. [edibasuki/humasipabi.pusat_online]