A.  Persoalan Hukum Pamong Belajar

Pamong belajar sebagai pendidik yang mempunyai tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar,  pengkajian program, dan pengembangan model pada satuan pendidikan nonformal, keberadaannya sudah diakui sebagai jabatan fungsional sejak tahun 1990. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pamong belajar dinyatakan sebagai salah satu jenis pendidik dalam sistem pendidikan kita (pasal 1 ayat 6). Namun demikian sampai saat ini perlakuan pemerintah terhadap pamong belajar masih belum optimal, bahkan cenderung diskriminatif dibandingkan dengan perlakuan pemerintah terhadap guru. Paling tidak ditengarai adalah tiga persoalan hukum yang mendera pamong belajar Indonesia.

Pertama, secara yuridis formal dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, pamong belajar dinyatakan sebagai pendidik. Namun demikian dalam penjelasan pasal 39 ayat 1 pamong belajar dinyatakan sebagai tenaga kependidikan. Jadi dalam satu peraturan perundang-undangan pamong belajar dinyatakan sebagai pendidik sekaligus tenaga kependidikan. Secara teoritis hal ini akan menyulitkan dalam menyusun cetak biru pengembangan jabatan pamong belajar sebagai profesi.

Kedua, pamong belajar tidak diatur sama sekali dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu guru diatur dalam enam ayat sekaligus, sebagaimana tertuang dalam pasal 29 yang mengatur guru pendidikan anak usia dini hingga guru sekolah menengah kejuruan. Dalam setiap ayat tersebut diatur bahwa guru memiliki (a) kualifikasi pendidikan minimum D IV/S1, (b) latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diampu, dan (c) sertifikat profesi guru. Semestinya pamong belajar juga diatur sebagaimana guru dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal ini merupakan keharusan karena Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, sementara itu pamong belajar secara yuridis formal dalam undang-undang diakui sebagai pendidik. Dengan demikian, tidak dicantumkannya pamong belajar dalam peraturan pemerintah tersebut merupakan kelalaian sehingga menyulitkan pengembangan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar.

Sudah dua kali dalam kurun waktu dua tahun Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) sebagai organisasi profesi pamong belajar berkirim surat dan melakukan lobi agar Kemdiknas mengamandemen peraturan pemerintah dengan memasukkan pasal tentang pamong belajar. Namun jawabannya selalu normatif dan dianggap sudah tertampung dalam  dalam PP no 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pamong belajar sebagai pendidik yang harus distandarkan. Standarisasi harus tertuang dalam standar nasional pendidikan (PP 19 Tahun 2005) bukan pada regulasi tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan. Pada PP no 17 Tahun 2010 pamong belajar hanya sebatas disebutkan pengertiannya, namun belum diatur standar umumnya sebagaimana guru diatur dalam pasal 29 ( ayat 1 sampai dengan 6) PP 19 tahun 2005. Artinya, jika PP 19 Tahun 2009 tidak dilakukan amandemen oleh pemerintah maka pemerintah bisa saja dianggap tidak perlu menstandarkan pamong belajar sebagai pendidik, baik kualifikasi maupun kompetensinya.

Ketiga, sampai saat ini pamong belajar belum memiliki payung hukum standar kualifikasi dan kompetensi. Badan Standar Nasional Pendidikan sudah meny