Oleh: Edi Basuki (PB BPPNFI Regional IV)

Satu persatu perwakilan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) memasuki arena musyawarah. Sambil menunggu acara dibuka resmi, mereka saling bercerita, membanggakan prestasi dan program-program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Bergantian mereka berbagi informasi dan pengalaman tentang suka duka menggarap program pendidikan nonformal (PNF).

Ada PKBM yang hidupnya melulu tergantung pada bantuan dana dari dinas pendidikan dalam bentuk kirim proposal aneka program. Ada juga yang hanya menyelenggarakan program kesetaraan kejar paket saja. Ada pula yang mencoba mengkombinasikan program kejar kesetaraan, keaksaraan fungsional, PAUD, dan PKH yang semuanya tidak terlepas dari adanya dana bantuan. Pun ada yang sudah ‘berani’ mandiri dengan berbagai usaha ekonomi produktif yang dapat menjadi penopang operasionalisasi PKBM dalam melayani kebutuhana masyarakat lewat bidang PNF sesuai motto “Melayani yang tak Terlayani”, salah satunya seperti kelakuan PKBM “Mandiri Sejahtera” Banyuwangi, Jawa timur yang sukses menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya.

PKBM merupakan organisasi sosial yang di dirikan oleh masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan nonformal. Dikatakan pula bahwa PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas untuk mengembangkan PKBM dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan nasional, khsusnya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam arti luas melalui pendidikan nonformal.

Merekapun mengorganisasi diri dengan nama forum komunikasi pusat kegiatan belajar masyarakat (FK-PKBM) sebagai alat perjuangan memberdayakan diri menyuarakan kepentingan masyarakat yang menjadi binaannya. Hari itu, tepatnya minggu kliwon, 22 Januari 2012, mereka berkumpul untuk mengevaluasi perjalanan organisasi beberapa tahun silam yang di nahkodai oleh Heri Makali beserta kabinetnya, Hasil evaluasi sangat memprihatinkan karena kepengurusan yang lalu tidak optimal ngurusi organisasi sehingga jalur komunikasi informasi antar sesama anggota, anggota dengan pengurus maupun antar pengurus kurang harmonis. Begitu juga dengan laporan keuangan organisasi yang tidak transparan, kelakuan ini menandakan bahwa masing-masing PKBM masih sering tidak terbuka bila ada dana bantuan, dengan kata lain informasi tentang dana bantuan selalu di kangkangi sendiri tanpa diinformasikan kepada sesama PKBM, Yah ternyata antar PKBM masih sering seperti ‘musuh dalam selimut, duri dalam daging’, saling menelikung untuk mendapatkan dana demi kemajuan lembaganya sendiri.

Beban berat yang diemban oleh kepengurusan kali ini adalah menterjemahkan kegiatan PKBM yang terbagi dalam tiga bidang yang selama ini agak terabaikan, yaitu bidang kegiatan pembelajaran (learning activities), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (business activities) dan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (community development activities), serta mendorong kemandirian dalam soal dana operasional PKBM. Artinya, sudah waktunya PKBM punya unit usaha produktif sendiri dan mandiri yang bisa menghidupi lembaga maupun memberdayakan masyarakat binaannya sehingga tidak selalu tergantung bantuan dana dari dinas pendidikan. Kedepan pun hendaknya PKBM membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai instansi dan kementerian untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan (Corporate Social Responsible) sehingga tercipta sebuah PKBM sebagai pusat interaksi sosial dan pendidikan untuk semua, dimana masyarakat sebagai subyek kegiatan dan lembaga sebagai agen, sebagai percontohan, serta pusat kegiatan pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Tidak seperti saat ini, keuangan PKBM hanya mengandalkan dari kebaikan dinas pendidikan.

Jelaslah ketua FK-PKBM yang terpilih adalah orang pilihan yang layak mendapatkan kepercayaan dari seluruh anggota FK-PKBM untuk membuat prestasi yang membanggakan demi kemaslahatan anggota dan warga binaan masing-masing PKBM (khususnya di wilayah Jawa timur). Maknanya, sebagai ketua (dan pengurus) tidak bisa enak-enakan memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi harus dibuktikan dengan bekerja keras mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan visi misi organisasi yang dicanangkan secara aklamasi.

Ingat…!!!, bukankah kelak ketua (dan pengurusnya) akan dimintai pertanggung jawaban selama menjadi pemimpin di dunia ?. Mudah-mudahan setelah perhelatan pemilihan pengurus ini, semuanya kembali berkiprah melaksanakan program PNF yang telah direncanakan dengan mendapat ridho Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang jelas karyamu ditunggu di tahun naga air yang kata ramalan penuh dinamika. Amin.*[eBas/humas.ipabipusat_online]