Ditengah-tengah belum solidnya organisasi pamong belajar di berbagai daerah, sosok Fauzi, sebagai presiden IPABI tiada lelahnya menyuarakan nasib pamong belajar ke berbagai pemangku kebijakan yang bersentuhan langsung dengan pamong belajar, walau harus dilakukan seorang diri sekalipun. Sungguh luar biasa. Betapa tidak, di beberapa daerah masih ada yang belum terbentuk kepengurusan IPABI, atau pengurusnya sudah alih tugas namun belum melakukan ‘rapat’ pergantian atau pun vacum nya kegiatan organisasi karena kurang terdukung (secara fisik) oleh seluruh pamong belajar karena berbagai kesibukan yang ada angka kreditnya dan juga kredit coinnya (sementara ogah terlibat di IPABI karna tidak ada duitnya), Namun begitu pamong belajar BPKB Jogja ini tetap optimis bahwa pamong belajar bisa digerakkan menuju perubahan melalui berbagai wacana yang dihembuskan dengan penuh argumentasi dan bertanggungjawab,. diantaranya adalah wacana tentang sudah dikirimkan surat ke Mendiknas nomor 54/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang penerbitan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar, di dalamnya memuat pertimbangan akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung jika tidak segera diterbitkan Permendiknas ttg standar kualifikasi akademik dan kompetensi PB. “Bagi kita, ini surat terakhir setelah berbagai upaya untuk melapangkan jalan menuju sertifikasi masih tersendat. Jika tidak segera diterbitkan permendiknas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar, maka kita akan uji materi PP 19 tahun 2005 ke MA. (Perundangan di bawah UU merupakan ranah Mahkamah Agung).” Katanya dalam sebuah kesempatan tatap muka dengan anggota IPABI Blok’M dengan penuh semangat sehingga pendengarnya terpukau sambil ndomblong kayak bagong makan lonthong.
Dalam berbagai kesempatan ‘kopi darat’ maupun lewat kecanggihan teknologi, pria berkaca mata ini selalu mengingatkan bahwa Pasca Munas I FPBI (sebelum menjelma menjadi IPABI), sudah ada 10 Provinsi yang menyelenggarakan Musda yaitu Jateng, Jatim, Papua, Banten, Bali, Lampung, Aceh, Sulut, Sulsel, dan NTT; dan satu provinsi telah menyelenggarakan Musda sebelum Munas yaitu NTB. Mohon provinsi yang belum Musda segera menyelenggarakan Musda dalam bentuk sederhana pun tidak apa-apa. Namun kenyataannya masih banyak pengurus yang ‘bingung’ mengisi kegiatan organisasi, sehingga sampai saat ini belum tampak gregetnya. Sehingga yang terjadi adalah beberapa SKB menghimpun diri untuk membuat kegiatan “silaturahim” sendiri sebagai agenda tahunan. Ini merupakan tamparan halus bagi pengurus IPABI jika mereka masih punya hati nurani yang mengemban amanat anggota. Yah mengenaskan tapi inilah faktanya di dunia pamong belajar.
Untuk mensiasati keterbatasan anggaran (karena memang tidak ada anggaran hasil urunan anggota), Fauzi pun mengajak seluruh pengurus pusat, pengurus daerah dan teman-teman pamong belajar untuk mengaktifkan Yahoo Messenger dan add kontak fauziep@ymail.com guna mengadakan telekonferensi secara berkala dan terbuka terkait dunia pamong belajar dengan segala pernak pernik permasalahannya, termasuk permohonan pemutakhiran data pamong belajar tahun 2011 via email kepada pengurus daerah. “Mohon data dikirim sesuai dengan format terlampir pada email.” Katanya dalam surat elektroniknya. Hal ini mengingat bahwa keberadaan pamong belajar diberbagai daerah sering berubah sesuai dengan ‘permintaan’ dari penguasa otoda setempat, sementara pengisian atau pengangkatan pamong belajar baru masih sulit direalisasikan, hal ini diantaranya karena belum adanya payung hukum yang menaungi profesi pamong belajar, seperti yang dikatakan oleh presiden IPABI dalam surat terbukanya, bahwa, “Baru kali ini saya mendengar Direktur P2TK PAUDNI di depan forum resmi (pamong belajar dan penilik) mengatakan bahwa pamong belajar memang belum punya payung hukum. Suatu pernyataan yang melegakan, paling tidak sebuah proses penyadaran akan posisi hukum pamong belajar dari dari pihak regulator. Dijelaskan pula bahwa bulan Oktober ini standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar akan dipermendiknaskan (di-permendikbud-kan, red).”.
Dalam berbagai kesempatan, bapak yang wajahnya mirip Yusuf Kalla ini selalu mengatakan bahwa pemahaman umum sertifikasi adalah proses memperoleh sertifikat melalui uji kompetensi. Mendapat sertifikat berarti seorang profesional dianggap kompeten menjalankan tugasnya sehingga berhak mendapatkan tunjangan, yang disebut tunjangan profesi bukan tunjangan sertifikasi. Kompeten atau tidaknya seseorang tidak harus diukur dari mengajar atau tidak di depan kelas, karena sertifikasi sudah merupakan kebutuhan global dalam berbagai profesi maupun paraprofesi. Bahkan tukang las bawah laut juga harus memiliki sertifikat untuk menjalankan tugasnya, dan dia dibayar mahal untuk itu.
Ya, itulah Fauzi Eko Pranyono, nama lengkap dari istrinya Ibu Susi, orangnya kecil, lincah, ethes, cerdas, humoris dan ngeyelan ketika harus bicara masalah pamong belajar. Beliau sangat antusias ketika diajak berdiskusi seputar tupoksi anggota IPABI yang untuk sementara ini masih dinikmati oleh beberapa orang saja. Sebagai presiden IPABI, anggota slemania ini sudah malang melintang ke berbagai kota, termasuk menjadi ‘konsultan’ direktorat apabila diperlukan dan tidak henti-hentinya beliau menyuarakan dengan lantang eksistensi pamong belajar agar nasibnya semakin menjadi tolehan berbagai pihak.
Mungkin, yang perlu dicermati lagi ketika nanti ada pertemuan pengurus IPABI adalah, tentang adanya perubahan Kemdiknas menjadi Kemdikbud dengan dua wakil mentri yang datang dari ‘dunia kampus’, begitu juga dengan Kemenpan dan RB yang dihuni pejabat baru, pastilah akan terjadi perubahan, sekecil apapun, karena sebagai pejabat baru mereka pasti punya kebijakan sendiri sesuai pameo ‘ganti mentri ganti kebijakan’ termasuk kemungkinan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Fauzi, seperti keberadaan permenpan dan RB nomor 14 dan 15 tahun 2010 yang sampai saat ini belum tersosialisasikan dengan baik dan belum ada juknisnya itu, bisa saja mengalami “peninjauan kembali”.
Mudah-mudahan semua ketakutan-ketakutan yang muncul dengan adanya penataan kementrian terkait, tidak menjadikan upaya-upaya yang telah dirintis Fauzi sebagai ketua IPABI tidak berakhir mengenaskan. Wallahu a’lam bish showab. [edibasuki/humas ipabipusat-online]