yetti jokjaSurabaya (18/05) Beberapa waktu yang lalu, muncul wacana untuk penyelamatan dan penguatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang konon semakin terpuruk diantara hingar bingarnya otonomi daerah. Sebuah wacana cerdas, mengingat sasaran pendidikan nonformal semakin hari semakin komplek, sedang kondisi SKB terasa ‘stagnan’, amat tergantung dari kreativitas Kepala SKB dan kepedulian pejabat otoda yang membawahinya, agar program PAUDNI yang ditangani berjalan.

Belum lagi dari sisi ketenagaan. Masih banyak SKB yang kekurangan karyawan, baik staf TU, apalagi pamong belajar. Bahkan di beberapa daerah, masih banyak SKB yang tidak memiliki tenaga fungsional pamong belajar, sehingga program-program PNF ditangani oleh tenaga seadanya, dengan kualitas dan keluaran yang seadanya pula. Kok bisa ya?, dan nyatanya memang bisa.

Dampaknya, tentu SKB hanya menangani program ala kadarnya sesuai besaran dana yang diberikan oleh Direktorat melalui BPPAUDNI atau P2PAUDNI dan budi baik pemerintah daerah. Mereka pun tidak berani berkreasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki untuk menciptakan program mandiri. Ya, SKB yang berdana cupet itu sulit mengembangkan program dan melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat dan satuan kerja yang ada, karena (lagi-lagi) takut disemprit perangkat daerah yang bernama bawasda.

Kondisi yang demikian, sempat memunculkan anggapan bahwa program SKB kalah dengan program yang ditangani PKBM, yang nota bene sarana prasarananya tidak lengkap dan serba pinjam sana sini. Apalagi dengan LKP yang dikelola secara professional dan benefit oriented, SKB tidak ada apa-apanya. Bahkan seringkali pamong belajar (dan penilik) kurang dihargai oleh PKBM maupun LKP yang sudah maju dan besar, saat mereka melakukan tupoksinya.

Contoh terbaru, kasus PAUD JIS yang tidak memiliki ijin operasional tapi bisa menjalankan usaha dagang pendidikan dan tidak tersentuh penguasa diknas. Hanya karena kasus sodomilah, semuanya terbongkar.

Saat wacana penyelamatan dan penguatan SKB sedang hangat-hangatnya, penulis sempat mbatin, pasti akan terjadi penambahan ketenagaan di masing-masing SKB yang signifikan. SKB digelontor anggaran besar untuk penyelenggaraan berbagai program yang semakin bermutu dan terjaga kelestariannya. Pamong Belajarnya mendapat kesempatan mengikuti berbagai diklat untuk meningkatkan kapasitas agar mampu bersaing dengan PKBM dan LKP dalam mengelola program, serta benar-benar bisa menjadi lembaga percontohan di daerahnya.

Yah, penulis salah. Ternyata bentuk penyelamatan dan penguatan SKB itu belum tampak, dan mungkin tidak akan pernah tampak sampai akhir Rezimnya SBY. Rata-rata pamong belajar dan kepala SKB yang ditanya tentang wacana penyelamatan dan penguatan SKB. Jawabnya sama, tidak tahu dan tidak ada, kondisi SKB pun tetap seperti sedia kala, malah di berbagai daerah, satu persatu personilnya banyak yang mutasi dan mati, tanpa ada pengganti, sehingga SKB semakin sepi.

Minggu lalu, masing-masing SKB datang berbondong-bondong ke BPPAUDNI (mungkin juga ke P2PAUDNI), membawa proposal dan stempel SKB. Dengan mata berbinar mereka siap melakukan AKS dengan staf Balai yang ditunjuk. Kepala SKB dan stafnya, tunduk takzim mendengarkan arahan staf Balai. Mereka menuruti untuk merevisi proposalnya, agar proses AKS berjalan lancar. Ada SKB yang mendapat 5 (lima) paket AKS, ada pula yang pasrah menerima berapa saja, asal mendapatkan paket, untuk sekedar menambah gizi yang bisa mensejahterakan, daripada tidak sama sekali.

Jelas, kegiatan AKS ini bukan dalam rangka upaya penyelamatan dan penguatan SKB seperti yang diwacanakan dulu, karena setiap tahun selalu ada acara AKS dan selalu juga kurang berdampak apa-apa. Termasuk isu tunjangan jabatan yang belum serempak dinikmati oleh pamong belajar (juga oleh penilik), walaupun itu instruksi dari pusat, namun pencairannya sangat tergantung kebijakan pemegang otoritas daerah.

Sampai dipenghujung rezim SBY, tanda-tanda ‘perbaikan’ SKB, belum tampak, kalah dengan isu kebocoran soal unas, dan pemaksaan pemberlakuan kurikulum 2013. Kalau begini kondisinya, Pamong Belajar dan IPABI bisa berbuat apa selain berdoa?. Mungkinkah masih ada waktu untuk IPABI mengadakan rapat akbar pamong belajar, mensikapi perubahan pemerintahan pasca lengsernya SBY?. Salam satu hati.*[edibasuki/humas.ipabipusat_online]