LOGO IPABI FINALJakarta (19/01/15) Sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 pasal 7 ayat (6) setiap kenaikan jabatan pamong belajar harus lulus uji kompetensi. Belum adanya perangkat uji kompetensi pamong belajar hingga kini telah menghambat proses kenaikan jabatan pamong belajar dari III/b ke III/c atau pamong belajar pertama ke pamong belajar muda dan dari III/d ke IV/a atau pamong belajar muda ke pamong belajar madya.

Terkait dengan hal tersebut Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Dadang Subagja, menjelaskan “Perangkat aturan baik dalam bentuk pedoman atau peraturan menteri atau peraturan dirjen tentang uji kompetensi pamong belajar sampai saat ini masih dalam proses.”

Dadang juga menambahkan bahwa permasalahan terkait uji komptensi pamong belajar yang muncul di beberapa daerah tidak semua daerah mengalami permasalahan yang sama. “Namun demikian jika pamong belajar menghadapi kendala kenaikan pangkat terkait dengan persyaratan uji kompetensi pamong belajar dimohon untuk menyampaikan permasalahan melalui surat resmi. Surat yang ditandatangani pimpinan lembaga dikirim kepada Direktur PPTK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kemdikbud.”

“Balasan surat dari Direktur dapat dijadikan landasan hukum terkait uji kompetensi dalam proses kenaikan pangkat/jabatan pamong belajar.” Demikian penjelasan resmi Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia sebagaimana hasil konsultasi dengan Direktorat PPTK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kemdikbud beberapa waktu yang lalu. [fep]