100_1995Akhirnya, kengototan Pengurus Pusat IPABI yang terus menyuarakan tuntutan akan perlunya perbaikan nasib pegiat pendidikan nonformal (PNF), mendapat respon positif, yaitu diresmikannya tunjangan pamong belajar dan penilik oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Walau belum dirasakan manfaatnya, tapi angin surga itu telah menumbuhkan semangat pamong belajar yang sempat lunglai menunggu realisasi janji. Namun kini, disela-sela kegembiraan pamong belajar, pun terselip duka meninggalnya beberapa pamong belajar di beberapa daerah. Ya, mereka tidak sempat ikut menikmati tunjangan, tidak ikut menikmati kemenangan rakyat jelata terhadap kuasa besar yang suka mempermainkan nasib wong cilik. Mereka mati bukan lantaran frustrasi menunggu janji, tapi lebih karena kehendak Illahi, mereka mati untuk menikmati nirwana yang abadi.

Beberapa informasi yang bertebaran di media jejaring sosial facebook, perihal janji itu ternyata masih beragam. Ada daerah yang langsung merespon sangat positif sehingga tunjangan itu bisa segera dinikmati awal tahun ini oleh mereka yang sudah lama galau menunggu.

Ada pula yang masih akan mempelajari perpres tersebut untuk kemudian mendiskusikan dan merapatkan agar mendapatkan pesetujuan dibayarkannya tunjangan tersebut.

Dengan harap-harap cemas, para pegiat PNF menunggu turunnya rejeki agar keberadaannya sebagai abdi Negara semakin bermartabat untuk kemudian bersemangat melaksanakan tupoksinya.

Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Artinya, diawal tahun yang bershio kuda ini, kalau bisa semua rapelan dan uang tunjangan segera dibayarkan, sehingga dipenghujung usia rezimnya Pak Beye, semua tunggak’an sudah terbayarkan. Untuk kemudian memulai lembaran baru dengan aturan yang termuat dalam Permendikbud nomor 107 tahun 2013, tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana dalam pasal 3, ayat 1 disebutkan bahwa tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai sesuai dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran kinerja pegawai. Budaya kerja baru ini harus segera dipahami dan dilaksnakan.

Dengan adanya perubahan “aturan main” yang dirasakan masih agak njlimet ini, diharapkan keberadaan pegiat PNF (penilik dan pamong belajar?) semakin diperhatikan, baik itu tentang pelaksanaan tupoksi maupun pengadaan dan pengangkatan pamong belajar yang sesuai aturan (35 pamong belajar per SKB) maupun jumlah penilik di setiap kecamatan. Termasuk jenjang karier, promosi dan rotasi untuk mengisi kekosongan kursi jabatan yang ditinggal pindah, pensiun dan meninggal dunia.

Karena sesungguhnyalah, segala ‘aturan dari Jakarta’ itu belum semuanya dilaksanakan di daerah, karena masing-masing mempunyai otonomi untuk menafsirkan sekaligus melaksanakan aturan tersebut. Tidak sedikit aturan dari Jakarta cukup dibijaksanai oleh pejabat setempat, terkesan pelaksanaannya tebang pilih atau dikesampingkan sama sekali, sehingga profesi pegiat PNF yang konon dianggap bukan sekedar guru itu hanya dipandang sebelah mata oleh penguasa daerah. Padahal jasa dan karyanya dalam menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal, sungguh tidak bisa dianggap remeh.

Inilah yang harus dibenahi oleh rezim pengganti Kabinet Indonesea Bersatu pimpinan Pak Beye, seorang jendral dari Pacitan. Agar nasib PNS (ASN) yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar maupun penilik tidak selalu dimarginalkan nasibnya. Begitu juga dengan pejabat yang akan menduduki bidang PAUDNI, jangan hanya sibuk bermain-main dengan daya serap anggaran. kedepan  hendaknya lebih peduli pada pelaksanaan program PNF, berkenan  berbagi anggaran dengan IPABI maupun IPI untuk memberdayakan kedua organisasi tersebut menjalankan fungsinya, sekaligus upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya, sesuai kebutuhan yang mendukung pelaksanaan tupoksi.

Tidak seperti saat ini, organisasi pegiat PNF hanya diberi dana rapat sekali dalam setahun, sehingga hasilnya pun sekedar ada tanpa makna. Dampaknya, militansi pamong belajar dan penilik terhadap organisasi yang menaunginya terasa hambar, bahkan tidak ada. Masing-masing mencari hidup sendiri dengan “Ngamen” kesana kemari di tempat lain yang berani membayar mahal. Ya, kelakuan ini tumbuh subur karena lemahnya pembinaan, juga tidak meratanya rejeki anggran rutin, pun dana proyek yang milyaran itu.

Mudah-mudahan tahun 2014 ini tidak ada lagi pamong belajar yang mengundurkan diri atau mutasi. Untuk pamong belajar yang mati, semoga segera ada pengganti, agar program-program PNF tetap berjalan melaksanakan tugasnya menjangkau yang tidak terlayani sesuai visi misi Ditjen PAUDNI.

Untuk itu, prasyarat utamanya adalah, kondisi SKB yang sangat memprihatinkan itu, baik kondisi gedung yang tidak terurus dan anggaran yang sangat kurang, sehingga perjalanan programnya terseok-seok seadanya, tidak terulang kembali di tahun politik, 2014. Harus ada ‘political will’ untuk menggelontorkan dana program sekaligus pengawasannya agar tidak dibuat rebutan oknum yang tercela.

Ya, semoga tindak culas dari oknum pengendali dana program PAUDNI yang sempat diobok-obok oleh Kejaksaan, Kepolisian, BPK, Itjen, dan KPK tidak terjadi lagi. Ingat, pajak yang dibayarkan rakyat itu sejatinya oleh Negara dikembalikan lagi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan mensejahterakan kerabat pejabat.

Selamat menikmati gelaran pesta demokrasi lima tahunan yang sebentar lagi akan terasa hiruk pikukunya, sebagai abdi Negara, tentulah pamong belajar dan penilik harus bersikap netral. [edibasuki/humas.ipabi.pusat_online]